TUGAS 2 REKAYASA LALU LINTAS

LINGKUP BAHASAN REKAYASA LALU LINTAS

1.    Konsep dan Analisa Rekayasa Lalu Lintas

Di dalam memecahkan permasalahan lalu lintas, para pakar lalu lintas perlu mengenali 3 komponen yaitu jalan, kendaraan dan pelaku perjalanan. Mengenali masalah lalu lintas yang terjadi dengan mengumpulkan informasi geometrik jalan, besarnya arus lalu lintas, kecepatan lalu lintas, hambatan/tundaan lalu lintas, data kecelakaan lalu lintas dan karakteristik pelaku perjalanan. Seluruh data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis untuk kemudian direncanakan usulan perbaikaan geometrik, pembangunan fasilitas pengaman jalan, pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan atau melakukan pembatasan gerakan lalu lintas tertentu.

Perbaikan geometrik dapat berupa pelebaran jalan, perubahan radius tikung, pembangunan pulau-pulau lalu lintas, mengurangi tanjakan, membangun jalur rangkak pada tanjakan yang tinggi, memberikan perioritas bagi angkutan umum seperti Busway dan berbagai langkah lainnya.

a.    Definisi

Rekayasa lalu lintas menurut Homburger & Kell^[1] adalah suatu penanganan yang berkaitan dengan perencanaan, perancangan geometrik dan operasi lalu lintas jalan serta jaringannya, terminal, penggunaan lahan serta keterkaitan dengan moda transportasi lainnya.

Sedang istilah Rekayasa lalu lintas yang banyak digunakan di Indonesia adalah salah satu cabang dari teknik sipil yang menggunakan pendekatan rekayasa untuk mengalirkan lalu lintas orang dan barang secara aman dan effisien dengan merencanakan, membangun dan mengoperasikan geometrik jalan, dan dilengkapi dengan rambu lalu lintas, marka jalan serta alat pemberi isyarat lalu lintas.

b.   Permasalahan lalu lintas

Permasalahan lalu lintas biasanya tumbuh lebih cepat dari upaya untuk melakukan pemecahan permasalahan transportasi sehingga mengakibatkan permasalahan menjadi bertambah parah dengan berjalannya waktu. Untuk bisa memecahkan permasalahan lalu lintas perlu diambil langkah-langkah yang berani atas dasar kajian dan langkah-langkah yang pernah dilakukan dikota-kota lain.

c.    Kemacetan lalu lintas

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya yang ditandai dengan menurunnya kecepatan perjalanan dari kecepatan yang seharusnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah lalu lintas kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan merupakan permasalahan yang umum terjadi dan banyak terjadi di kota-kota besar yang pada gilirannya mengakibatkan kota menjadi tidak efisien dan bisa mengakibatkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Kemacetan ini disebabkan beberapa permasalahan:

1.         Rasio infrastruktur transportasi dengan luas lahan

Bila dibandingkan dengan kota-kota dunia, kota-kota di Indonesia mempunyai rasio infrastruktur transportasi dengan luas lahan yang cenderung rendah, sebagai contoh, Jakarta hanya memiliki ratio sebesar 6 persen sedangkan kota-kota di Amerika Utara berkisar di antara 25-35 persen di Eropah berkisar antara 15 persen sampai 25 persen. Padahal jumlah kendaraan per kapita juga sudah sangat tinggi sehingga kemacetan merupakan salah satu permasalahan di kota-kota besar Indonesia.

2.         Geometrik jalan yang tidak memenuhi persyaratan

Masih banyak ditemukan jalan dengan kualitas geometrik yang tidak memenuhi persyaratan, keadaan ini mendorong tingginya angka kecelakaan serta berbagai permasalahan lainnya. Permasalahan yang terkait geometik antara lain meliputi:

a.       rancang bangun ruas jalan atau persimpangan yang tidak memenuhi persyaratan karena radius tikung, jarak pandang bebas, Jarak pandang menyiap yang tidak memenuhi persyaratan

b.      ruas jalan yang tidak memiliki bahu, tidak cukup lebar sehingga dapat membahayakan pengguna

c.       drainase yang tidak direncanakan dengan baik

d.      konstruksi dan perawatan yang tidak dilakukan dengan baik, sehingga banyak kerusakan yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

e.       pemasangan rambu dan marka yang tidak dilakukan dengan baik.

3.         Jaringan jalan yang tidak memadai

a.    Jaringan jalan untuk kendaraan

Jaringan jalan terutama di kawasan perkotaan yang tidak memiliki konsep jaringan yang memadai yang mengakibatkan pilihan rute menuju suatu kawasan terbatas sehingga beban jalan-jalan tertentu menjadi sedemikian padatnya. Hal ini diperparah dengan jumlah kendaraan yang sangat tinggi, sebagai contoh panjang jalan untuk setiap kendaraan di Jakarta hanya mencapai 1,17 m, sehingga kalau kendaraan disusun bumper to bumpertidak akan mencukupi panjang jalan yang ada DKI Jakarta, dan kalau menggunakan kriteria lainnya yaitu panjang jalan per kapita hanya 0,88 m, angka yang kecil kalau dibandingkan dengan kota-kota lain didunia (kota-kota di Eropah berkisar 2,5 m/kapita dan kota-kota Amerika Utara berkisar 5 m/kapita).

b.      Jaringan jalan bagi pejalan kaki

Fasilitas pejalan kaki umumnya tidak mendapat perhatian yang cukup oleh pemerintah daerah, dan kalaupun fasilitas pejalan kaki tersedia tidak didukung dengan standar desain yang baik sehingga tidak bisa digunakan oleh pngguna yang berkebutuhan khusus baik yang menggunakan kursi roda maupun yang penderita yang buta. Keadaan ini diperparah lagi oleh pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar ataupun digunakan untuk kendaraan parkir. Permasalahan lain yang terkait dengan pejalan kaki adalah kurangnya fasilitas penyeberangan yang dikendalikan didaerah pusat kota, ataupun ketidak patuhan pemakai kendaraan bermotor untuk tiodak memberikan perioritas terhadap pejalan kaki.

c.       Tata Ruang yang tidak terkendali

Permasalahan lainnya yang besar adalah tata ruang yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan, di antaranya jalan yang tidak teratur terutama dikawasan pemukiman dan terkadang didaerah yang kumuh gang-gang yang ada sedemikian sempitnya sehingga bila terjadi kebakaran sulit untuk dimasuki mobil pemadam kebakaran.

d.      Pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi

Pertumbuhan pemilikan kendaraan pribadi yang sangat tinggi antara 8 sampai 13 persen setahun yang pada gilirannya digunakan di jalan sehingga bebabn jaringan jalan menjadi semakin berat. Tingkat pemilikan kendaraan dikota-kota besar sudah mencapai angka 300 an kendaraan per 1000 orang, suatu angka yang sangat tinggi. Pemilikan kendaraan pribadi ini didominasi oleh sepeda motor dengan pangsa hampir sebesar 80 persen. Angka pemilikan kendaraan yang tinggi ini pada gilirannya mengakibatkan permasalahan parkir yang cukup serius dengan serinnya dilakukan pelanggaran parkir.

e.       Tidak memadainya pelayanan angkutan umum

Angkutan umum yang tidak memadai mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi. Permasalahan pelayanan angkutan umum yang dihadapi pemerintah daerah khususnya dikawasan perkotaan di antaranya adalah:

·         Pada trayek-trayek tertentu jumlah bus yang melayani angkutan tidak mencukupi, khususnya pada saat permintaan puncak, tapi pada trayek lainnya terkadang sangat melebihi kebutuhan sehingga pada gilirannya untuk mempertahankan operasi operator menterlantarkan kualitas pelayanan,

·         Ukuran kendaraan tidak sesuai dengan permintaan yang ada, di banyak kota pelayanan angkutan pada koridor utama dengan permintaan yang tinggi dilayani dengan angkutan umum ukuran kecil/angkot yang kapasitas angkutnya hanya pada kisaran 10 orang.

·         Kualitas angkutan yang sangat tidak memadai

·         Jadual yang tidak teratur

·         Fasilitis perhentian yang tidak memadai, atap bocor, tidak dilengkapi dengan informasi jaringan angkutan umum yang melewati perhentian tersebut, tidak dilengkapi dengan jadual.

d.      Pelanggaran ketentuan lalu lintas

Pelanggaran ketentuan lalu lintas yang dilakukan masyarakat kian tambah memprihatikan dari tahun ke tahun yang pada gilirannya akan mengakibatkan peningkatan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal ataupun luka-luka yang tidak sedikit. Disamping itu ketidak tertiban juga akan mengganggu kelancaran lalu lintas yang akan menurukan kecepatan perjalanan. Untuk meningkatkan ketertiban masyarakat perlu dipelajari dan dipetakan kembali profil pelanggaran yang dilakukan masyarakat termasuk juga pelanggaran yang dilakukan oleh petugas. Pengamatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat:

1.      Tingginya pelanggaran terhadap batas kecepatan yang seolah-olah tidak ada batasan kecepatan yang diberlakukan hal ini terutama menjadi masalah pada jalan yang lalu lintas sedang sepi

2.      Tingginya pelanggaran pada persimpangan yang dikendalikan lampu lalu lintas khususnya didaerah pingiran kota. Pelanggaran terutama tinggi dilakukan oleh pengendara sepeda motor, pengemudi angkutan umum khususnya angkot. Pelanggaran lain yang juga terjadi bahwa pengemudi tetap masuk persimpangan pada saat lampu sudah berubah menjadi merah dan kadang bila lalu lintas didepannya macet pengemudi akan menghambat lalu lintas yang mendapatkan lampu hijau dan akhirnya persimpangan akan terkunci.

3.      Tidak berjalannya aturan penggunaan persimpangan perioritas atau bundaran lalu lintas, pelanggaran ini pada gilirannya mengakibatkan persimpangan terkunci. Memang pengertian masyarakat tentang hak menggunakan persimpangan masih sangat rendah terutama pada persimpangan yang dilengkapi dengan rambu beri kesempatan ataupun rambu stop.

4.      Pelanggaran jalur yang dilakukan oleh pengguna jalan dengan berjalan menggunakan jalur lawan pada jalan-jalan yang dipisah dengan median ataupun jalan satu arah. Pelanggaran ini terutama dilakukan oleh pengguna sepeda motor.

5.      Pelanggaran terhadap penggunaan jalan, khususnya dijalur khusus bus yang lebih dikenal sebagai Busway.

6.      Pelanggaran tertib penggunaan perangkat keselamatan seperti helm dan sabuk keselamatan yang cenderung masih tinggi terutama di kawasan pinggiran kota.

e.       Kecelakaan lalu lintas

Angka kecelakaan di Indonesia cenderung cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asean. Berbagai langkah perlu dilakukan untuk bisa mengendalikan angka kecelakaan tersebut. Faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah:

1.      Jaringan pelayanan yang tidak memadai

2.      Integrasi pelayanan yang menyangkat integrasi phisik/tempat perpindahan, jadwal dan tiketing yang belum optimal

3.      Subsidi angkutan umum tidak dikelola dengan baik

1.      Faktor manusia

Faktor manusia merupakan penyebab kecelakaan yang paling besar, bisa mencapai 85 persen dari seluruh kejadian kecelakaan. Hampir seluruh kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan tentang lalu lintas dan angkutan. Faktor manusia berupa keahlian yang tidak memadai dalam menjalankan kendaraan, kesalahan menginterprestasikan aturan, pengemudi sedang mabuk atau sakit, atau terkadang sengaja melakukan pelanggaran karena ingin lebih cepat sampai di tujuan dengan mengemudikan kendaraan lebih cepat dari ketentuan atau sengaja melanggar lampu lalu lintas dan berbagai penyebab lainnya.

2.      Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan di antaranya yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler.

3.      Faktor jalan

Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, kemiringan permukaan jalan (super elevasi jalan),pagar pengaman di daerah pegunungan, tidak adanya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan, tidak memadainya bahu jalan fasilitas pejalan kaki yang sering diabaikan atau tidak tersedia. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor.

4.      Faktor cuaca

Faktor Cuaca seperti hari hujan juga mempengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan

Jumlah kecelakaan lalu lintas yang tercatat di Kepolisian Republik Indonesia ditunjukkan dalam gambar berikut:

5.      Manajemen lalu lintas yang tidak optimal

Dengan segala permasalahan kemacetan lalu lintas dan angka kecelakaan yang tinggi menjadi lebih parah kalau tidak didukung dengan manajemen lalu lintas untuk mengurangi angka kecelakaan, mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan, meningkatkan efisiensi sistem transportasi.

6.      Pencemaran lingkungan

Masalah pencemaran merupakan^[2] suatu masalah yang sangat perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat buruk yang terjadi karena pencemaran, bahkan sedapat mungkin untuk dapat mencegah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan.

Salah satu dampak negatif sebagai akibat performansi lalu lintas yang jelek, bahan bakar yang buruk serta teknologi kendaraan yang sudah ketinggalan akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan ini berupa:

1.      Emisi gas buang yang berupa gas dan partikel beracun seperti, gas CO, HC, NO_x, Benzen dan berbagai gas lainnya serta berbagai partikel seperti senyawa karbon lepas, timbal dan berbagai partikel lainnya.

2.      Emisi gas rumah kaca, yang saat ini dianggap sebagai pemicu terjadinya perubahan iklim. Peran gas rumah kaca dari sektor transportasi berada pada kisaran 15 sampai 20 persen yang merupakan angka yang tidak kecil.

2.    Pengenalan Aturan Perundangan Berhubungan Rekayasa Lalu Lintas

Undang – undang lalu lintas dan Angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009, yang diundangkan sejak 26 Mei 2009 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,   merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan situasi lalu lintas yang ada sekarang.   Disamping itu juga banyak faktor yang mempengaruhi perlu digantinya  Undang–undang lalu lintas dan angkutan jalan antara lain :

1. Banyak peraturan lalu lintas yang belum diatur dalam Undang – undang lalu lintas dan Angkutan jalan sebelumnya.
2. Belum adanya efek jera terhadap para pelanggar yang melakukan kejahatan atau pelanggaran lalu lintas karena hukumannya terlalu rendah.
3. Meningkatnya jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor dijalan setiap tahunya yang tidak sebanding dengan pengadaan ruas jalan,
4. Pertumbuhan Ekonomi secara Nasional setiap tahunnya  selalu meningkat  sangat berdampak positif  terhadap kemajuan Industri otomotif, sehingga pengguna jalan dengan mudah mendapatkan kendaraan bermotor.
5. Pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat di Indonesia, berdampak pula terhadap bertambahnya kendaraan bermotor baik sebagai alat transportasi maupun untuk mencari nafkah dijalan dengan kendaraan umum.
6. Sifat komsumtifnya Bangsa Indonesia untuk memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu kendaraan.

Dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas sudah barang tentu akan berdampak terhadap Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu lintas, maka untuk mengajak mentaati peraturan lalu lintas, Polri berusaha meminimalisir  gangguan pelanggaran lalu lintas dengan cara mengedepankan peran fungsi Bhabinkamtibmas untuk mengajak peran serta Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum yang pada akhirnya akan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

3.    Memahami Konsep Transportasi Sebagai Sistem

Transportasi: sesuatu hal yg berhubungan dg pemindahan orang/barang dr suatu tempat asal ke tempat tujuan suatu tindakan, proses/hal yg sdg dipindahkan dr suatu tempat ke tempat lain

Sistem transportasi: suatu kesatuan dari  fasilitas fisik (tetap), arus dan sistem kontrol, yang memungkinkan manusia dan barang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain secara efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan.

Transportasi Sebagai Sebuah Sistem

Transportasi adalah kegiatan perpindahan barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Contoh sederhanya ketika kita berjalan kaki dari kost atau menuju kampus atau tempat kerja. Dasar atau unsur pokok dalam transportasi adalah perpindahan (movemoent). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa transportasi adalah tentang bagaimana manusia dan barang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dan tidak setiap transportasi memerlukan sebuah sarana atau wahana yang digerakan manusia semacam mesin.
Sistem transportasi adalah segala bentuk yang saling mengait dalam kegiatan perpindahan manusia dan atau barang. Di dalamnya adalah manusia, barang itu sendiri serta berbagai macam sarana dan prasarana yang terlibat atau digunakan untuk memindahkannya.
Fungsi dan Peranan Transportasi
Transportasi bukan hanya berfungsi sebagai penghubung antar lokasi atau daerah. Lebih luas lagi transportasi memiliki berbagai macam fungsi dan peranan. Dari segi ekonomis hingga dari segi ekonomi, sosial,lingkungan, pengembangan wilayah, hukum, hingga peranan geografi. Dengan sebuah sistem transportasi yang memadai dan layak akan berimbas positif pada hal-hal tersebut. Tanpa ada sebuah perencanaan yang matang dalam pengembangan sistem transportasi mustahil akan dicapai perkembangan wilayah yang maksimal. Yang ada hanya kesemrawutan dan keruwetan dalam sistem transportasi itu sendiri. Keruwetan dan kesamrawutan sustim transportasi berarti juga adalah kesemrawutan sebuah wilayah. Fenomena kemacetan adalah contoh atau tanda bahwa sistem transportasi di wilayah tersebut tidak direncanakan dengan baik.
Maka jika ingin menjadikan sebuah wilayah menajdi kawasan yang tertata apik,rapi dan sedap dipandang mata, pembenahan,perencanaan dan pengembangan sistem transportasi perlu dikaji lebih dan lebih mendalam lagi. Jangan sampai sistem transportasi yang dikembangkan hanya sekedar mengikuti tren semata.

TUGAS 1 REKAYASA LALU LINTAS

STUDI MANAJEMEN LALU LINTAS MENINGKATKAN 

KINERJA JARINGAN JALAN PADA DAERAH LINGKAR 

DALAM KOTA MEDAN 

T E S I S 

Oleh 

MARWAN LUBIS 

037016006/TS 

SEKOLAH PASCASARJANA 

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 

MEDAN 

2007

TUGAS 1 REKAYASA LALU LINTAS

TUGAS 11 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

KEBIJAKAN PEMDA DAN PEMODELAN MANAJEMEN SUMBER DAYA AIR

1.    KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA

2.    Mengapa bukan Wil. Administrasi ? Mengapa tidak hanya satu DAS saja ?

BASIS PENGELOLAAN SDA Mengapa bukan Wil. Administrasi ? Mengapa tidak hanya satu DAS saja ? Air adalah karunia Tuhan dan menjadi sumber kehidupan; (setiap orang mempunyai hak yg sama utk memperoleh air) Air adalah sumber daya alam yang mengalir (flowing resources), yang tidak mengenal batas wilayah administrasi manapun. Basis pengelolaan SDAir adalah hidrografis, dalam arti WS sebagai batasannya. Keberadaan air yg mengikuti siklus hidrologi (ada DAS yg secara alami kaya air dan ada DAS yg kritis air) Mencegah timbulnya konflik dan sekaligus menempatkan air sebagai unsur pemersatu wilayah Efisiensi dan efektivitas pengelolaan Subdit Perencanaan Wilayah Sungai.

3.    Bagaimana wujud wilayahnya ?

WILAYAH SUNGAI sbg BASIS WILAYAH PENGELOLAAN SDA Bagaimana wujud wilayahnya ? DAPAT BERUPA : Satu DAS (Catchment Area) Penggabungan DAS satu dgn DAS lain Satu Pulau Kecil Penggabungan beberapa gugusan pulau kecil Penggabungan DAS dan Pulau Kecil disekitarnya

4.     HAL-HAL YANG PERLU DIPADUKAN

Daerah hulu dgn daerah hilir Kuantitas dgn kualitas air Air hujan, air permukaan dan air tanah Land Use dgn Water Use Antar sektor/pihak yg terkait Antar kelompok pengguna Antar wilayah administrasi Indikator Keberhasilan : EFISIENSI EKONOMI KEADILAN KEBERLANJUTAN FUNGSI

5. “Kita semua tidak dapat hidup tanpa air”

Air dan sumber-sumber air adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. “Air merupakan zat yg paling esensial dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan” “Kita semua tidak dapat hidup tanpa air” Diamanatkan kepada manusia untuk: Menjaga air dan sumber-sumber air dari segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan.

6.    PERMUKIMAN & PENCEMARAN

KEPENDUDUKAN DAS KRITIS KEKERINGAN MASALAH SDA SAMPAH BANJIR PERMUKIMAN & PENCEMARAN

7.    KONDISI SUMBER DAYA ALAM

Pertumbuhan Jumlah Penduduk Indonesia >1,4% per th Pangan Perumahan Energi Produk Industri Sanitasi Limbah Air Sumber Air Lahan Udara SDA lainnya Memerlukan dukungan pengelolaan yang lebih profesional dan infrastruktur yg handal

8.     URGENSI DIADAKAN PENGATURAN

SISI KEBUTUHAN: Jumlah penduduk makin meningkat. Peningkatan aktivitas dan kebutuhan ekonomi serta sosial budaya. SISI KETERSEDIAAN: Ketersediaan air relatif konstan. Kualitas cenderung menurun. Air dan sumber-sumber air perlu: DILINDUNGI DAN DIJAGA KELESTARIANNYA agar dapat DIDAYA-GUNAKAN secara berkelanjutan

9. KERANGKA PIKIR PERUBAHAN UU NO.11/1974

LATAR BELAKANG UU No. 11/1974 telah memberikan andil yg besar bagi perikehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Saat ini UU tsb memerlukan penyesuaian untuk antisipasi perkembangan masalah dan perubahan paradigma, a.l: Pengelolaan secara menyeluruh dan terpadu. Keseimbangan antara penanganan secara fisik dengan non fisik. Keseimbangan antara pendayagunaan dg konservasi. Perlindungan thd hak dasar manusia atas air; Keterlibatan pihak yg berkepentingan dalam PSDA dalam spirit demokrasi dan pendekatan koordinasi. Mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan ntisipasi thd ekses perkembangan nilai ekonomis air. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN VISI PENGELOLAAN SDA Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air bagi kesejahteraan seluruh rakyat LIMA MISI PENGELOLAAN SDA KONSERVASI sumber daya air. PENDAYAGUNAAN sumber daya air. PENGENDALIAN daya rusak air. PEMBERDAYAAN dan peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data serta INFORMASI SDA UU PENGGANTI Yg lebih: 1. Komprehensif 2. Antisipatif 3. Direktif 4. Koordinatif 5. Partisipatif PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT TUJUH ASAS PENGELOLAAN SDA: Kelestarian, Keseimbangan, Kemanfaatan Umum, Keterpaduan dan keserasian, Keadilan, Kemandirian, Transparansi dan akuntabilitas

10. Yang terkait dengan POLA PSDA WS

UU No.7/2004 SDA yg terkait dengan POLA PSDA WS Pengelolaan SDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi SDA, pemdayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air. (butir 7, pasal 1) Pola Pengelolaan SDA adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air. (butir 8, pasal 1)

11.  Lingkup Pengelolaan SDA menurut UU

U p a y a Merencanakan Melaksanakan Memantau Mengevaluasi P e n y e l e n g g a r a a n Konservasi SDA: Perlindungan dan pelestarian SA Pengawetan air Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air Pendayagunaan SDA: Penatagunaan Penyediaan Penggunaan Pengembangan Pengusahaan Pengendalian Daya Rusak Air: Pencegahan Penanggulangan Pemulihan Menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi SDA Memanfaatkan SDA secara berkelanjutan dg mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masy secara adil Mencegah, menanggulangi, dan memulihkan akibat kerusakan kualitas lingk. yg diakibatkan oleh daya rusak air.

12. KEBIJAKAN SDA

Kebijakan: kondisi/keadaan yang diinginkan di masa datang Memberikan arahan dalam penyusunan pola pengelolaan SDA guna mencapai tujuan pengelolaan SDA (pasal 3) Meliputi arahan konservasi dan pendayagunaan SDA serta pengendalian daya rusak air untuk memecahkan masalah SDA dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan pembangunan di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota (pasal 4) Disusun pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota (pasal 5) Dirumuskan oleh wadah koordinasi SDA Nasional, propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya (pasal 6) Ditetapkan oleh presiden, gubernur dan bupati/walikota sesuai tingkatannya (pasal 6)

13.  KEBIJAKAN SDA Tahapan Rumusan Penetapan Nasional Propinsi Kab/Kota

Tingkatan Rumusan Penetapan Nasional DSDAN Presiden Propinsi Wadah Koordinasi SDA Propinsi Gubernur Kab/Kota Wadah Koordinasi SDA Kab/Kota Bupati / Walikota

14.  Struktur Kebijakan Pengelolaan SDA WS

Dewan SDA Nasional Nasional Wadah Koordinasi SDA WS/Prov. -Dep. Pekerjaan Umum -Ditjen SDA -Direktorat Bina Program -Planning Unit Pusat Kebijakan Nas. SDA WS Wewenang Pemerintah Pusat Pola Pengelolaan SDA WS - Renc. Pengelolaan SDA/ Renc. Induk (MP) - Studi Kelayakan (FS) - Program Pengelolaan SDA WS - Rencana Kegiatan (Action Plan) PSDA WS Propinsi Wadah Koordinasi Prov. -Kantor Gubernur -Dinas PSDA -Planning Unit Propinsi Wadah Koordinasi Prov. Kebijakan Prop. SDA WS Wewenang Pemerintah Propinsi Pola Pengelolaan SDA WS) - Renc. Pengelolaan SDA/ Renc. Induk (MP) - Studi Kelayakan (FS) - Program Pengelolaan SDA WS - Rencana Kegiatan (Action Plan) PSDA WS Kab / Kota Wadah Koordinasi Kab/Prov Wadah Koordinasi Kab/Prov -Kantor Bupati / Walikota -Dinas PSDA -Planning Unit Propinsi Kebijakan Kab / Kota SDA WS Wewenang Pemerintah Kab/Kota Pola Pengelolaan SDA WS - Renc. Pengelolaan SDA/ Renc. Induk (MP) - Studi Kelayakan (FS) - Program Pengelolaan SDA WS - Rencana Kegiatan (Action Plan) PSDA WS

15. Mengapa diperlukan Perencanaan Pengelolaan SDA?

Tiga (3) masalah klasik air: too much, too little, too dirty - terlalu berlebihan  banjir - terlalu sedikit  kekeringan - terlalu kotor/tercemar  gangguan kesehatan dam kerusakan tata lingkungan Timbulnya masalah tersebut memberikan indikasi bahwa sistem lingkungan yang mendukung keberlangsungan daur hidrologi sedang atau telah menghadapi kerusakan Permasalahan dan tantangan bidang sda semakin berat, pada satu pihak kebutuhan air semakin meningkat dan dipihak lain kemampuan pasokan air menurun air menjadi sumber daya yang semakin langka menimbulkan potensi konflik : - Antar wilayah - Antar sektor - Antar kelompok pengguna - Antar individu pengguna Sebagai pedoman bagi para stakeholder dalam Pengelolaan SDA.

16. SASARAN

Untuk menetapkan Pengelolaan SDA yang paling optimum baik secara struktur maupun non-struktur untuk: Konservasi: melestraikan SDA (misal: pengendalian eksplorasi air tanah) Pendayagunaan SDA: memenuhi berbagai kebutuhan air (kualitas & kuantitas) Pengendalian daya rusak air: memecahkan berbagai masalah air (misal: erosi, sedimentasi dan banjir) Melalui pendekatan sistem yang komprehensif dan terpadu yang mengacu pada Wilayah Sungai

17. KARAKTERISTIK SUMBER DAYA AIR

Air, Sumber Air & Daya Air (Sumber Daya Air) UUD 45 UU 32/2004 UU 7/2004 Dikuasai negara, digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Letak geografis Antar daerah Penyusunan Multisektor Keterkaitan Kesatuan sistem Waktu antar Generasi Siklus Alam Bagi Ekosistem Berwawasan Lingkungan Kerjasama Terpadu Menyeluruh Berkelanjutan SDAir, SDAlam vital & strategis bagi pembangunan ekonomi, kesatuan & ketahanan nasional. SDA dikelola secara terpadu, menyeluruh, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan: pendekatan wilayah sungai & ditetapkan berdasarkan sistem administrasi pemerintah.

18. ACUAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Berbasis Wil Administrasi: Pasal 14, 15, 16 KEBIJAKAN NASIONAL KEBIJAKAN PROPINSI KEBIJAKAN KABUPATEN POLA Ps 11 ay 2, Ps 59 ay 3, Ps 62 ay 6 RENCANA PROGRAM KEGIATAN Berbasis Wilayah Hidrologis (Wilayah Sungai)

19. Kebijakan Pengelolaan SDA

Pengelolaan SDA diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup, dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (pasal 3, ayat 1, RPP PSDA) Pengelolaan SDA didasarkan pada kebijakan pengeolaan sumber daya air di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pola pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai. (pasal 3, ayat 2, RPP PSDA) Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi arahan strategis konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air untuk memecahkan masalah sumber daya air dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi sumber daya air di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (pasal 4, RPP PSDA)

20. Lanjutan…

Kebijakan PSDA disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kondisi setiap wilayah. (pasal 5, ayat 1, RPP PSDA) Kebijakan nasional sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Menteri, menteri, atau kepala lembaga pemerintah nondepartemen yang terkait dengan bidang sumber daya air dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan sumber daya air (pasal 5, ayat 2, RPP PSDA) Kebijakan pengelolaan sumber daya air di tingkat nasional, yang selanjutnya disebut sebagai kebijakan nasional sumber daya air, menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air di tingkat provinsi. (pasal 5, ayat 3, RPP PSDA) Kebijakan pengelolaan sumber daya air di tingkat provinsi menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air di tingkat kabupaten/kota. (pasal 5, ayat 4, RPP PSDA) Kebijakan pengelolaan sumber daya air dapat ditetapkan baik sebagai kebijakan tersendiri maupun terintegrasi ke dalam kebijakan pembangunan provinsi atau kabupaten/kota . (pasal 5, ayat 5, RPP PSDA) Kebijakan pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan secara tersendiri, diupayakan keselarasannya dengan kebijakan pembangunan di wilayah provinsi atau kabupaten/kota. (pasal 5, ayat 6, RPP PSDA)

21. Lanjutan…

Kebijakan nasional sumber daya air dirumuskan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional dan ditetapkan oleh Presiden. (pasal 6, ayat 1, RPP PSDA) Kebijakan pengelolaan sumber daya air di tingkat provinsi dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi yang bernama dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain, dan ditetapkan oleh gubernur. (pasal 6, ayat 2, RPP PSDA) Kebijakan pengelolaan sumber daya air di tingkat kabupaten/kota dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota yang bernama dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain, dan ditetapkan oleh bupati/walikota. (pasal 6, ayat 3, RPP PSDA) Kebijakan nasional sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi menteri yang terkait di bidang sumber daya air. (pasal 6, ayat 4, RPP PSDA)

22. Pola Pengelolaan SDA

 Pola pengelolaan sumber daya air disusun dan ditetapkan sebagai kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. (pasal 7 ayat 1, RPP PSDA) Pola pengelolaan sumber daya air memuat: tujuan pengelolaan sumber daya air; dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air; Beberapa skenario pengelolaan sumber daya air; Alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya air untuk setiap skenario pengelolaan sumber daya air; langkah operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air. (pasal 7 ayat 2, RPP PSDA)

23. Lanjutan…

Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah administratif yang bersangkutan. (pasal 8 ayat 1, RPP PSDA) Pola pengelolaan sumber daya air disusun dengan mengacu pada informasi mengenai: penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang bersangkutan ; kebutuhan sumber daya air bagi semua pemanfaat di wilayah sungai yang bersangkutan; keberadaan masyarakat hukum adat setempat; sifat alami dan karakteristik sumber daya air dalam satu kesatuan sistem hidrologis; aktivitas manusia yang berdampak terhadap kondisi sumber daya air; kepentingan generasi masa kini dan mendatang, serta lingkungan hidup. (pasal 8 ayat 2, RPP PSDA)

24. Lanjutan…

Pola pengelolaan sumber daya air disusun melalui konsultasi dengan instansi dan unsur masyarakat yang terkait. (pasal 8 ayat 3, RPP PSDA) Pola pengelolaan sumber daya air disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. (pasal 8 ayat 4, RPP PSDA) Pola pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan dapat ditinjau dan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali. (pasal 5 ayat 3, RPP PSDA) Hasil peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pertimbangan bagi penyempurnaan pola pengelolaan sumber daya air. (pasal 8 ayat 6, RPP PSDA)

25. Lanjutan…

Rancangan Pola PSDA pada WS dalam satu kabupaten/kota disusun oleh dinas di tingkat kabupaten/kota atau bersama Pengelola SDA di WS melalui konsultasi dengan instansi teknis terkait. (pasal 9 ayat 1, RPP PSDA) Bupati menetapkan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pola pengelolaan sumber daya air dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. (pasal 9 ayat 2, RPP PSDA) Dalam hal pada wilayah sungai tersebut tidak atau belum terbentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air, bupati/walikota dapat meminta pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota. (pasal 9 ayat 3, RPP PSDA) Dalam hal pada kabupaten/kota tersebut tidak atau belum terbentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota, bupati/walikota dapat langsung menetapkan pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (pasal 9 ayat 4, RPP PSDA)

26. Lanjutan…

Rancangan Pola PSDA pada WS lintas kabupaten/kota disusun oleh dinas di tingkat provinsi atau bersama pengelola sumber daya air di wilayah sungai melalui konsultasi dengan instansi teknis terkait. (pasal 10 ayat 1, RPP PSDA) Gubernur menetapkan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pola pengelolaan sumber daya air berdasarkan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. (pasal 10 ayat 2, RPP PSDA) Dalam hal pada wilayah sungai tersebut tidak atau belum terbentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air, gubernur dapat meminta pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi (pasal 10 ayat 3, RPP PSDA)

27. Lanjutan…

Rancangan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, lintas negara, dan strategis nasional disusun oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait. (pasal 11 ayat 1, RPP PSDA) Menteri menetapkan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pola pengelolaan sumber daya air berdasarkan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan. (pasal 11 ayat 2, RPP PSDA) Dalam hal pada wilayah sungai lintas provinsi atau strategis nasional dimaksud tidak atau belum terbentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air, Menteri dapat meminta pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi melalui gubernur terkait. (pasal 11 ayat 3, RPP PSDA) Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara dilakukan sesuai dengan perjanjian dengan negara terkait berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan oleh Menteri. (pasal 11 ayat 4, RPP PSDA) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada wilayah sungai lintas negara digunakan sebagai dasar penyusunan perjanjian dengan negara terkait. (pasal 11 ayat 5, RPP PSDA) Dalam hal belum ada perjanjian dengan negara terkait, pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang berada dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (11 ayat 6, RPP PSDA)

28. Lanjutan…

Ketentuan mengenai pedoman teknis dan tata cara penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan peraturan Menteri. (pasal 12 ayat 1, RPP PSDA) Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi sumber daya air, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air. (pasal 13 ayat 1, RPP PSDA)

29. PERENCANAAN

Perencanaan pengelolaan SDA disusun untuk menghasilkan rencana sebagai pedoman/arahan dlm pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air Perencanaan disusun mengikuti pola pengelolaan SDA. Rencana pengelolaan SDA merupakan salah satu masukan/unsur penyusunan tata ruang. Penyusunan rencana pengelolaan SDA dilaksanakan dgn koordinasi berbagai instansi yang berwenang dgn mengikut sertakan seluruh stakeholders Rencana pengelolaan SDA di WS dirinci kedalam program oleh instansi pemerintah, masyarakat dan swasta

30. PLANNING (perencanaan) Survey Ivtg& Inventarisasi + Review Studi  WS

WS dalam TAHAPAN PENGELOLAAN SDA PLANNING (perencanaan) Makro Makro/Mikro Mikro KONSTRKSI OPERASI & PANTAU Basis Spasial Basis WS Area Keg. Lokasi PMLHRN EVALUASI N/Pr/Kab/Kt (P/Pr/Kab/Kt) dlm WS Krj dlm WS Kebijakan Nasional SDA Survey Ivtg& Inventarisasi + Review Studi WS Kebijakan SDA Prop/Kab/Kota Pola PSDA WS yg ditetapkan Men/Gub/Bup Inventarisasi SDA WS RTRW N/Pr/Kab/Kt Renc PSDA WS Renc.Induk: K,DG,DR tidak Program Prioritas SDA Survey & Invstgs Keg. SDA Studi Kelayakan (FS)+ Amdl Detail Desain (D/D) Pelaksanaan Konstruksi (C) Operasi & Pemliharaan (OM) Keg. Non SDA Monitoring & Evaluasi Non Dep PU ya *) Pola PSDA = Kerangka Dasar untuk --> merencanakan, melaksanakan, memantau & mengevaluasi (Konservasi, Daya Guna, Daya Rusak **) Rencana PSDA merupakan keterpaduan dari Rencana Induk: Konservasi, Daya Guna, Daya Rusak

31. Langkah – Langkah Penyusunan

POLA PSDA WS 1. Kebijakan Lama 1.Land use 5.Perkebunan 2.Kehutanan 6.Perikanan 3.Pertanian 7.Transportasi 4.Tenaga Air 8.Perkotaan dll 2. Rancangan Revisi Kebijakan Potensi SDA 1. Data Pembangunan yang sudah ada 2. Data hidrologi 3. Data teknis Lainnya (tanah, geologi, peta dll) A B PKM I Draft Renc. Kebijakan yang sesuai potensi Analisis PKM II Renc. Pola PSDA WS Draft Kerangka Dasar Sesuai kebijakan Dan potensi Analisis

32. Langkah – Langkah Penyusunan POLA PSDA WS

sesuai dengan RPP_Pengelolaan SDA Langkah 1 Analisa kebijakan yang sudah ada pada wilayah dan rancangan kebijakan hasil PKM 1 dengan melihat potensi yang ada di wilayah tersebut untuk menghasilkan Draft Rencana sesuai dengan potensi Daerah Pasal 5 Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kondisi setiap wilayah. Pasal 8 Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah administratif yang bersangkutan. Pola pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan disusun dengan mengacu pada informasi mengenai: a. penyelenggaraan pengelolaan SDA yg dilakukan oleh Pem. dan/atau pemda yang bersangkutan; b. kebutuhan sumber daya air bagi semua pemanfaat di wilayah sungai yang bersangkutan; c. keberadaan masyarakat hukum adat setempat; d. sifat alami dan karakteristik sumber daya air dalam satu kesatuan sistem hidrologis; e. aktivitas manusia yang berdampak terhadap kondisi sumber daya air; f. kepentingan generasi masa kini dan mendatang, serta lingkungan hidup. Langkah 2 Melaksanakan PKM 2 (3) Pola pengelolaan sumber daya air disusun melalui konsultasi dengan instansi dan unsur masyarakat yang terkait. Langkah 3 Membuat Draft kerangka Dasar Sesuai kebijakan dan potensi yang ada di masing-masing wilayah Pasal 12 Ketentuan mengenai pedoman teknis dan tata cara penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan peraturan Menteri. Pasal 13 Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi sumber daya air, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air

33. MASTER PLAN / RENCANA INDUK

Hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan SDA Disusun sesuai dengan Pola PSDA dengan basis WS Merupakan rencana jangka panjang yang memuat pokok-pokok rencana program konservasi dan pendayagunaan SDA serta pengendalian daya rusak air di WS secara terpadu dan terarah Mencakup upaya non-struktural dan struktural Dilengkapi Pra- FS Untuk upaya struktural harus dilengkapi dengan : Outline desain (basic) Preliminery resettlement plan Jangka panjang 20 th Harus melakukan kegiatan PKM Ditetapkan, ditinjau dan dievaluasi setiap 5 th sekali Ditetapan oleh instansi yang berwenang

34. Pola PSDA

Kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air. Disusun berbasis WS dgn prinsip - keterpaduan antara air permukaan dan air tanah - keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan SDA Time horizon: 20 tahun Dapat ditinjau & dievaluasi min. 5 tahun Melibatkan peran serta masyarakat (PKM) dan dunia usaha Mempunyai kekuatan hukum/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang Isi Pola PSDA : Tujuan umum dan arahan PSDA Dasar-dasar pertimbangan / Prinsip Pokok PSDA Prioritas dan strategi dalam mencapai tujuan Konsepsi kebijakan-kebijakan dasar PSDA Rencana pengelolaan strategis